Di banyak perusahaan, serikat
pekerja diambil atau dibentuk dan diisi pengurusnya dari jalur management yang
ditentukan pengusaha, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibuat semuanya sudah dibuat oleh pengusaha.
Bila ini terjadi bagaimana cara menggugat, dan melalui organisasi apa agar kita dapat
meluruskan penyimpangan ini?
Kemerdekaan
berserikat atau membentuk serikat merupakan salah satu hak asasi setiap warga
negara Indonesia yang dilindungi oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dan juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedudukan hak berserikat sebagai hak asasi setiap warga
negara menjadikan hak tersebut tidak dapat dicabut atau dikurangi secara
sewenang-wenang baik oleh negara, pemerintah, maupun warga negara
lainnya.
Ketentuan
mengenai serikat pekerja (SP/SB) secara umum dapat dilihat di dalam Pasal 104
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan secara khusus di dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (UUSP).
Pengertian SP/SB menurut Pasal 1 angka-1 UUSP adalah:
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang
dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis,
dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya”.
Berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 1 UUSP tersebut di atas dan dihubungkan dengan
ketentuan Pasal 3 undang-undang yang sama, maka salah satu asas SP adalah bebas,
yang artinya SP/SB dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak berada di bawah
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pengusaha. Di samping
itu SP juga memiliki asas mandiri yang berarti SP dalam mendirikan,
menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri
tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. SP juga memiliki asas demokratis
yang berarti SP dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus,
memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai
dengan prinsip demokrasi (Lihat penjelasan Pasal 3 UUSP).
Pasal 3 UUSP
“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab”
Bila tindakan “mengambil/membentuk” pengurus SP/SB dari
jalur manajemen yang dilakukan oleh pengusaha telah melanggar asas SP/SB yang
bebas, mandiri, dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan
Pasal 3 UUSP. Di samping itu, dalam Pasal 9 UUSP juga dijelaskan bahwa
pembentukan SP harus atas kehendak pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur
tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun. Oleh
karenanya, semakin jelas bahwa tindakan pengusaha “mengambil/membentuk” Pengurus SP/SB dari
jalur manajemen adalah bentuk intervensi atau campur tangan yang selain
melanggar asas SP, juga melanggar hukum.
Pasal 9 UUSP:
“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa
tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak
manapun”
Upaya
Hukum yang pekerja/buruh dapat lakukan terhadap permasalahan/perselisihan hubungan
industrial karena tidak terpenuhinya hak berserikat sesuai ketentuan UUSP
tersebut adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di
Provinsi yang mewilayahi tempat kerja si pekerja. Namun, sebelum mengajukan
gugatan, Pekerja harus terlebih dahulu menempuh musyawarah (perundingan
bipartit) dengan pihak pengusaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila
dalam waktu tersebut pengusaha tidak mau berunding atau sudah berunding tetapi
tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit tersebut dianggap gagal
dan pekerja berdasarkan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit gagal, kemudian
mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut kepada instansi
ketenagakerjaan, dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
melingkupi/membawahi wilayah tempat kerja si pekerja, untuk diselesaikan melalui
perundingan tripatit. Apabila dalam perundingan tripartit juga tidak ditemukan
kesepakatan, maka mediator (apabila perundingan dilakukan melalui mediasi) akan
menerbitkan anjuran tertulis yang dijawab masing-masing pihak, baik pekerja
maupun pengusaha dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari. Apabila pekerja maupun
pengusaha tidak menjawab atau menolak anjuran tertulis dari mediator tersebut,
maka pekerja atau pengusaha dengan melampirkan anjuran terulis tersebut dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Jenis gugatan perselisihan
hubungan industrial yang dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial
adalah gugatan mengenai:
a. Perselisihan hak,
yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama;
b. Perselisihan kepentingan; yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan
syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak; dan
d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan, yaitu perselisihan antara
serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya
dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;
Oleh
karena Pekerja tidak dapat menjalankan haknya untuk berserikat sebagaimana
diatur dalam UUSP disebabkan tindakan pengusaha “mengambil” pengurus dari jalur
manajemen, maka gugatan jenis gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan
perselisihan hak. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh si pekerja sendiri, atau
dikuasakan kepada kuasa hukum (Advokat), atau dikuasakan kepada Pengurus SP
apabila si pekerja menjadi Anggota SP. Gugatan diajukan ke bagian pendaftaran
gugatan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah tempat kerja
Pekerja. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk gugatan yang nilai gugatannya
di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka tidak
dikenakan biaya pendaftaran, biaya persidangan, maupun biaya eksekusi. Mengenai
bagaimana teknis pemeriksaan di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial,
Saudara dapat melihat lebih lanjut di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
(“UUPPHI”) dari Pasal 81-Pasal 112.
Selain
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Upaya Hukum lainya adalah pekerja juga bisa
melaporkan permasalahan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah
tempat kerja si pekerja untuk meminta agar si pengusaha tersebut diperiksa.
Selain itu, pekerja juga dapat melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran
atas hak berserikat ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Indonesia yang beralamat di Jalan Latuharhary No. 42B, Menteng, Jakarta Pusat.
Di samping itu pula, apabila pekerja mempunyai bukti yang cukup mengenai adanya
tindakan pengusaha yang menghalangi-halangi pekerja untuk menjadi pengurus atau
anggota serikat pekerja dengan cara-cara mengintimidasi dan tekanan lainnya,
pekerja dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. Tindakan
tersebut diatur di dalam Pasal 28 UUSP yang menyatakan:
“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak
menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh
dengan cara:
a.
melakukan pemutusan hubungan kerja,
memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b.
tidak membayar atau mengurangi upah
pekerja/buruh;
c.
melakukan intimidasi dalam bentuk
apapun;
d.
melakukan kampanye anti pembentukan
serikat pekerja/serikat buruh.”
Ancaman
hukuman atas tindakan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 ayat (1)
UUSP adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sedangkan,
terkait dengan Pembuatan Perjanjian Kerja
Bersama/Kesepakatan Kerja Bersama (PKB/KKB) yang sudah diplot oleh pengusaha,
maka yang menjadi acuan untuk menjawabnya adalah:
a. Pasal 116-Pasal
135 UUK.
b. Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (pasal 12 ayat 2,3)
Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUK dan Pasal 12 ayat (3)
Permenakertrans No. 16 Tahun 2011, bahwa penyusunan PKB/KKB harus dilaksanakan
melalui perundingan secara musyawarah mufakat antara serikat pekerja dengan
pengusaha. Lebih lanjut, di dalam Pasal 12 ayat (2) Permenakertrans No. 16
Tahun 2011 dinyatakan bahwa perundingan tersebut harus didasari iktikad
baik dan kemauan bebas kedua belah pihak.
Dengan demikian, berdasarkan
ketentuan tersebut, apabila SP/SB merasa atau mempunyai bukti bahwa
penyusunan PKB/KKB tidak dilaksanakan melalui perundingan secara musyawarah dan
pengusaha mempunyai iktikad tidak baik, serta melakukan intimidasi selama
proses pembuatan PKB/KKB, maka upaya hukum selanjutnya, SP/SB dapat mengajukan gugatan dengan judul
“PERSELISIHAN KEPENTINGAN” ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan sebelumnya
menempuh upaya perundingan bipartit dan perundingan tripartit dengan cara-cara
sebagaimana yang sama sebagaimana telah kami sampaikan dan uraikan di atas.
soucre : hukumonline.com
0 komentar:
Posting Komentar