FNSPI INSPIRATIF

Kejenuhan kerapkali dirasa dalam mengembangkan serikat pekerja. Terutama jika pengurusnya tidak menguasai seni manajemen organisasi,program kerja dikembangkan masih bersifat umum dan cenderung sama polanya dengan serikat pekerja yang lain. Alhasil calon anggota (pekerja baru) menganggap bahwa semua serikat pekerja adalah sama. Saat ini,pola rekruitmen dan pengembangan organisasi harus lebih kreatif dan cerdik dalam melihat situasi dan peluang termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya,salah satunya bagaimana mendapat income tambahan dengan menggunakan Media internet khususnya Media sosial (Facebook,Whatsapp,Line,Instagram,BBM Channel dll). Banyak peluang usaha yang bisa kita dapatkan dengan tanpa modal besar dan stock barang untuk sekedar berjualan berbagai macam pakaian,gadget,komputer,printer,dan hampir semua kebutuhan manusia bisa kita perjualbelikan. Banyak Suplier dan Distributor yang membuka diri bagi kita yang berkeinginan jadi Reseller ataupun Dropshiper tanpa harus menyediakan uang jaminan/ pendaftaran terlebih dahulu. So, untuk hal diatas FNSPI mengajak kawan-kawan buruh/pekerja untuk segera bergabung dengan kami. Tunggu apalagi buruan,manfaatin peluang ini,jangan biarkan kontrak kerja anda habis dan tidak diperpanjang oleh perusahaan,sementara keahlian kita terbatas,nganggur dan tidak memiliki sumber keuangan yang dapat diandalkan.

Read More

Fnspi - Tips memasang TV Online pada Blog

langkah yang diperlukan untuk memasang TV Online pada halaman blog ataupun artikel blog dengan cara menempelkan script dibagian html. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah berikut:
1. Login ke dasboard blog anda
2. Buat artikel tentang channel TV online atau steaming TV
3. Masuk kebagian html (buka compose)
4. Salin script dibawah ini

5. Klik save,dan silahkan lihat hasilnya

Semoga bermanfaat.

Read More

Logo FNSPI

Makna Logo FNSPI :

1.  Logo  FNSPI  adalah  berbentuk  lingkaran  bulat  dan  dikelilingi  roda  bergerigi  dengan  warna
     kuning emas mengelilingi kepulauan nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.  Roda dengan lingkaran luar bergerigi warna kuning keemasan :
    a.  Melambangkan kesatuan pekerja yang optimis mencapai kemakmuran
    b.  Warna  kuning  emas  pada  huruf  dan  kepulauan  nusantara  adalah  tujuan  akhir  mencapai puncak 
         kejayaan bagi pekerja dan semua rakyat indonesia.
    c.  Jumlah gerigi 24 buah adalah tanggal kelahiran FNSPI
    d.  Lingkaran berwana biru melambangkan kepekaan diri dan lingkungan
    e.  Lingkaran warna merah melambangkan sikap dan pikiran yang dinamis.

Demikian Makna dari Logo FNSPI

Read More

UPAYA HUKUM JIKA SERIKAT PEKERJA/BURUH DI INTERVENSI PERUSAHAAN

Di banyak perusahaan, serikat pekerja diambil atau dibentuk dan diisi pengurusnya dari jalur management yang ditentukan pengusaha, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibuat semuanya sudah dibuat oleh pengusaha. Bila ini terjadi bagaimana cara menggugat, dan melalui organisasi apa agar kita dapat meluruskan penyimpangan ini?

 

Kemerdekaan berserikat atau membentuk serikat merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dilindungi oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dan juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedudukan hak berserikat sebagai hak asasi setiap warga negara menjadikan hak tersebut tidak dapat dicabut atau dikurangi secara sewenang-wenang baik oleh negara, pemerintah, maupun warga negara lainnya. 

 Ketentuan mengenai serikat pekerja (SP/SB) secara umum dapat dilihat di dalam Pasal 104 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan secara khusus di dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UUSP). Pengertian SP/SB menurut Pasal 1 angka-1 UUSP adalah:

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUSP tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 undang-undang yang sama, maka salah satu asas SP adalah bebas, yang artinya SP/SB dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pengusaha. Di samping itu SP juga memiliki asas mandiri yang berarti SP dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. SP juga memiliki asas demokratis yang berarti SP dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi (Lihat penjelasan Pasal 3 UUSP).

Pasal 3 UUSP

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab”

Bila tindakan “mengambil/membentuk” pengurus SP/SB dari jalur manajemen yang dilakukan oleh pengusaha telah melanggar asas SP/SB yang bebas, mandiri, dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UUSP. Di samping itu, dalam Pasal 9 UUSP juga dijelaskan bahwa pembentukan SP harus atas kehendak pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun. Oleh karenanya, semakin jelas bahwa tindakan pengusaha “mengambil/membentuk” Pengurus SP/SB dari jalur manajemen adalah bentuk intervensi atau campur tangan yang selain melanggar asas SP, juga melanggar hukum.

Pasal 9 UUSP:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun”

Upaya Hukum yang pekerja/buruh dapat lakukan terhadap permasalahan/perselisihan hubungan industrial karena tidak terpenuhinya hak berserikat sesuai ketentuan UUSP tersebut adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Provinsi yang mewilayahi tempat kerja si pekerja. Namun, sebelum mengajukan gugatan, Pekerja harus terlebih dahulu menempuh musyawarah (perundingan bipartit) dengan pihak pengusaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam waktu tersebut pengusaha tidak mau berunding atau sudah berunding tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit tersebut dianggap gagal dan pekerja berdasarkan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit gagal, kemudian mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut kepada instansi ketenagakerjaan, dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melingkupi/membawahi wilayah tempat kerja si pekerja, untuk diselesaikan melalui perundingan tripatit. Apabila dalam perundingan tripartit juga tidak ditemukan kesepakatan, maka mediator (apabila perundingan dilakukan melalui mediasi) akan menerbitkan anjuran tertulis yang dijawab masing-masing pihak, baik pekerja maupun pengusaha dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari. Apabila pekerja maupun pengusaha tidak menjawab atau menolak anjuran tertulis dari mediator tersebut, maka pekerja atau pengusaha dengan melampirkan anjuran terulis tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

 Jenis gugatan perselisihan hubungan industrial yang dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah gugatan mengenai:

a.     Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

b.    Perselisihan kepentingan; yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

c.     Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak; dan

d.    Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, yaitu perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;

Oleh karena Pekerja tidak dapat menjalankan haknya untuk berserikat sebagaimana diatur dalam UUSP disebabkan tindakan pengusaha “mengambil” pengurus dari jalur manajemen, maka gugatan jenis gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan perselisihan hak. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh si pekerja sendiri, atau dikuasakan kepada kuasa hukum (Advokat), atau dikuasakan kepada Pengurus SP apabila si pekerja menjadi Anggota SP. Gugatan diajukan ke bagian pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah tempat kerja Pekerja. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk gugatan yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka tidak dikenakan biaya pendaftaran, biaya persidangan, maupun biaya eksekusi. Mengenai bagaimana teknis pemeriksaan di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial, Saudara dapat melihat lebih lanjut di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UUPPHI”) dari Pasal 81-Pasal 112.

Selain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Upaya Hukum lainya adalah pekerja juga bisa melaporkan permasalahan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah tempat kerja si pekerja untuk meminta agar si pengusaha tersebut diperiksa. Selain itu, pekerja juga dapat melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran atas hak berserikat ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia yang beralamat di Jalan Latuharhary No. 42B, Menteng, Jakarta Pusat. Di samping itu pula, apabila pekerja mempunyai bukti yang cukup mengenai adanya tindakan pengusaha yang menghalangi-halangi pekerja untuk menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja dengan cara-cara mengintimidasi dan tekanan lainnya, pekerja dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. Tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 28 UUSP yang menyatakan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a.    melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b.    tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c.    melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d.    melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”

Ancaman hukuman atas tindakan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 ayat (1) UUSP adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan, terkait dengan  Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/Kesepakatan Kerja Bersama (PKB/KKB) yang sudah diplot oleh pengusaha, maka yang menjadi acuan untuk menjawabnya adalah:

a. Pasal 116-Pasal 135 UUK.

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (pasal 12 ayat 2,3)

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUK dan Pasal 12 ayat (3) Permenakertrans No. 16 Tahun 2011, bahwa penyusunan PKB/KKB harus dilaksanakan melalui perundingan secara musyawarah mufakat antara serikat pekerja dengan pengusaha. Lebih lanjut, di dalam Pasal 12 ayat (2) Permenakertrans No. 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa perundingan tersebut harus didasari iktikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak. 

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, apabila SP/SB merasa atau mempunyai bukti bahwa penyusunan PKB/KKB tidak dilaksanakan melalui perundingan secara musyawarah dan pengusaha mempunyai iktikad tidak baik, serta melakukan intimidasi selama proses pembuatan PKB/KKB, maka upaya hukum selanjutnya, SP/SB dapat mengajukan gugatan dengan judul “PERSELISIHAN KEPENTINGAN” ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan sebelumnya menempuh upaya perundingan bipartit dan perundingan tripartit dengan cara-cara sebagaimana yang sama sebagaimana telah kami sampaikan dan uraikan di atas.

soucre : hukumonline.com

Read More

PROBLEM PEMBAGIAN KETERAMPILAN SECARA JENDER

Kita sering mendengar bahkan mungkin mengalami,ada program pelatihan (Kursus/Diklat)keterampilan yang diselenggarakan secara gratis (tidak dipungut biaya) oleh pemerintah ataupun pihak swasta yang mensyaratkan diutamakan perempuan sebagai pesertanya. Mengapa demikian?

Apa saja dampaknya bila dari awal pelatihan sudah diprioritaskan bahwa keterampilan ini,hanya untuk kaum perempuan?

Pembagian keterampilan berdasar jender merupakan prasangka berdasarkan mana perempuan dan laki-laki harus melaksanakan tugas dan pekerjaan yang cocok dengan “sifat alami” atau “peran alami mereka dalam masyarakat”. Misalnya, laki-laki akan diberi pekerjaan yang lebih memerlukan kekuatan fisik, berdasarkan pada asumsi bahwa semua laki-laki secara fisik lebih kuat daripada perempuan. Perempuan hendaknya mengisi keterampilan yang mengarah pada pekerjaan berbasis rumah karena mereka ‘dianggap’ cocok untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas rumah tangga. Meskipun demikian, kenyataannya adalah bahwa banyak perempuan yang lebih kuat dari laki-laki dan banyak laki-laki yang menunjukkan bakat dan kehebatannya dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, misalnya.

Pembagian keterampilan berdasarkan jender mengakibatkan :

(a) karakterisasi bersifat satu dimensi atas tugas-tugas dalam uraian jabatan mengikuti pandangan atau prasangka tentang kompetensi yang dapat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan (misalnya walaupun secara tradisi dianggap pekerjaan perempuan, menjadi perawat sebenarnya membutuhkan kekuatan fisik yang tidak sedikit),

(b) pilihan pekerjaan yang terbatas bagi perempuan dan laki-laki yang ujung-ujungnya mungkin tidak mereka sukai, dan

(c) hilangnya bakat yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara.

TINDAKAN SEDERHANA YANG DAPAT MENGATASI PERSOALAN PEMBANGIAN KERJA BERDASAR JENDER:

1.  Melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussions), kaji dengan teliti apa yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk ikut kursus pelatihan tertentu dan identifikasi pemecahan khusus atas hal tersebut.

2. Pada tahapan penerimaan, pastikan bahwa semua angkatan pelatihan anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan – khususnya sektor-sektor keterampilan yang biasanya didominasi oleh laki-laki atau perempuan saja, misalnya tidak boleh ada kelas menjahit khusus menerima perempuan.

3.  Pastikan bahwa tim pelatih berimbang dari sisi jender, (antara 40 dan 60 persen adalah komposisi yang ideal, jangan kurang dari 30 persen bedanya), dan bahwa perempuan dan laki-laki terwakili dalam tingkat pembuatan keputusan dalam organisasi pelatihan Anda.

4.  Hindari gambar/citra atau kata-kata yang memperkuat persepsi bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan untuk peran pekerjaan tertentu saja.

5.  Secara aktif, dorong peserta pelatihan yang memiliki keberanian untuk menentang prasangka jender dengan memilih keterampilan yang tidak secara tradisional diasosiasikan dengan jender mereka.

6.  Ketika membuat laporan hasil pelatihan, selalu sebutkan data disagregat yang menyebut jender: “…sebagai hasil dari pelatihan ini, sejumlah X perempuan dan Y laki-laki telah mendapatkan pekerjaan, sejumlah A perempuan dan B laki-laki telah membuka usaha, dan sejumlah C perempuan dan D laki-laki masih mencari pekerjaan.”

source : publikasi ilo

Read More